KanalBorneo.id Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (11/3/25). Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mewakili Gubernur Kalbar.
Harisson menegaskan bahwa pemerintah pusat, melalui Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, telah menerbitkan surat edaran terkait pengamanan pasokan dan harga pangan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri 2025.
“Edaran tersebut menginstruksikan kepada gubernur serta bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk mendata ketersediaan stok dan harga bahan pangan, melakukan pengendalian serta tindakan preventif terhadap potensi gejolak pasokan dan harga pangan, memantau serta mengawasi pasokan dan harga pangan secara berkala, serta menjalin kerja sama antardaerah, khususnya bagi daerah yang mengalami defisit atau berpotensi mengalami gejolak harga pangan,” ungkapnya.
Baca Juga : Tidak Menunggu Penetapan, Bupati Kapuas Hulu Tancap Gas Penyusunan RPJMD
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu yang karib disapa Sis menyampaikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu dalam keadaan stabil, namun dengan adanya bencana banjir yang merendam ruas jalan nasional khususnya di Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya menghambat pendistribusian logistik ke daerah perhuluan
“Sangat terhambat, sehingga membuat terjadinya sedikit kenaikan harga pada kebutuhan pokok” tutur Sis saat ditanyai media KanalBorneo.id
Selain memaparkan kondisi ketersediaan stok dan harga bahan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati Sis juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat Putussibau – Pontianak (PP) yang mencapai Rp 1.500.000 sampai Rp 1.700.000
“Saya berharap ini bisa jadi perhatian dan ada solusinya” pungkasnya
High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat turut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat sebagai forum koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H.
